Contoh kasus Desentralisasi di Kabupaten Sragen

           Desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan wewenang expenditure dan revenue saja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bahkan seringkali konsep desentralisasi hanya dimaknai secara sempit oleh pejabat daerah, yakni diidentikkan dengan peningkatan penerimaan daerah semata tanpa dibarengi dengan peningkatan public servic kepada masyarakatnya. Hal inilah yang dikenal dengan asymetric decentralization. Pemahaman desentralisasi oleh elit-elit lokal jauh dari apa yang diharapkan oleh teori desentralisasi yang ada. Banyak elit-elit lokal baik eksekutif maupun legislatif yang justru berlomba-lomba untuk memuaskan kepentingan sendiri daripada kepentingan masyarakat. Hal ini sangat terlihat dari beberapa kasus korupsi uang publik yang semakin marak di era desentralisasi fiskal melalui berbagai manipulasi keuangan dalam APBD yang dilakukan pejabat daerah dan anggota DPRD.

Seperti kasus di Kabupaten Sragen, Mantan Bupati Kabupaten Sragen, Untung Wiyono yang terlibat kasus korupsi APBD Kabupaten Sragen tahun 2003-2010 yang senilai  11,2 Milyar. Sebelumnya Kasus Korupsi yang melibatkan mantan Bupati Sragen tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar 42 Miliar. Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Tengah Mochtar Husein yang dikutip dari http://www.infokorupsi.com. Dana 42 Miliar tersebut merupakan total pinjaman dari BPR Joko Tingkir dan BPR Karangmalang kepada para tersangka diluar kedinasan dengan jaminan deposito kas daerah pemkab setempat. Mochtar Husein juga mengatakan bahwa pinjaman 6 Miliar kepada BPR Karang Malang sudah dilunasi, sedangkan pinjaman di BPR Joko Tingkit senilai 26,9 Miliar tersisa 11,2 Miliar yang belum dilunasi. 11,2 Miliar tersebut merupakan kerugian Negara. Akibat dari tindakan tersebut Untung Wiyono dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara serta denda sebesar 200 juta. Selain itu yang bersangkutan diwajibkan mengganti uang kerugian Negara senilai 11 Miliar,

Kasus korupsi tersebut bermula ketika Untung Wiyono membutuhkan dana diluar kepentingan kedinasan dan akhirnya bersama dua tersangka lain memindahkan dana dari kas kabupaten Sragen kebentuk deposito di BRP Joko Tingkir dan BPR Karangmalang. Pemindahan dana di BPR Joko Tingkir sebanyak 38 kali dengan jumlah keseluruhan 29 Miliar yang terbagi dalam 38 lembar sertifikat deposito serta telah digunakan sebagai jaminan pengajuan kredit atas nama pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam melakukan penyelidikan tim jaksa yang diketuai Nurmulat menemukan 108 surat perjanjian kredit dengan total pinjaman sebesar 36 Miliar. Hal tersebut juga dilakukan di BPR Karangmalang dengan agunan kredit total sebesar 6 Miliar.

Dilihat dari kasus korupsi tersebut sebenarnya tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyat,  Sehingga kontrol yang lebih kuat pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Pelayanan pemerintah harusnya dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Namun pemerintah yang kurang bersih menjadikan APBD sebagai sarana korupsi menjadikan pemerintahan Kabupaten Sragen tidak efisien dalam mengelola anggaran. Studi yang dilakukan oleh (Horfman, Kaiser, dan Schulze, 2003) menunjukan semakin meningkatnya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di semua sektor pemerintahan menunjukkan statement yang nyata terutama jika dilihat dari Kasus di Kabupaten Sragen.

           Kasus Korupsi dana APBD oleh Bupati Sragen seakan menjadi sebuah indikator bahwa proses pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah (desentralisasi fiskal) ternyata tidak diikuti perangkat sumberdaya manusia yang memadai, serta institusi yang kredibel. Hal ini juga dilihat dari Kasus Ijazah Palsu mantan Bupati Sragen Untung Wiyono. Sehingga Untung dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Semarang Senin 11 Juni 2012. Ijazah palsu gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari sebuah universitas terbuka dan Ijazah palsu SMA Sembada Jakarta yang membuktikan bahwa Untung hanya menempuh pendidikan di SD Kroyo dan Sekolah teknik di Sragen.

 Pasca tahun otonomi daerah menjadikan Bupati/Walikota seolah-olah menjadi raja-raja kecil yang bebas dari intreverensi pemerintah pusat maupun provinsi. Isu putra daerah juga muncul dalam setiap pemilihan Kabupaten. Hal ini juga terlihat di Kabupaten Sragen setelah dua kali periode kepemimpinan kemudian Untung Wiyono mencalonkan anak sendiri dalam pemilihan Bupati Sragen yaitu Kusdinar Untung. Walaupun pada anti klimaks Kusdinar Untung gagal dalam pencalonan Bupati karena rakyat kabupaten Sragen merasa tidak puas lagi dalam era kepemimpinan Untung Wiyono. Sebelumnya Kusdinar Untung menjabat sebagai Kepala DPRD Kabupaten Sragen, sehingga dia memimpin anggota legislatif lainnya dan mengontrol kinerja Ayahnya sendiri selaku Bupati.

         

      Untuk kedepannya diharapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal khususnya di Kabupaten Sragem, dipahami bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengatur, mengisi, dan menentukan arah pembangunan daerah. Namun bukan segala-galanya. Birokrat diharapkan semakin efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Dan yang lebih penting menjadikan pemerintahan bersih dengan prinsip transparasi dan akuntabilitas.Sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dan tidak hanya mementingkan apa yang dibutuhkan partainya sendiri.